Thursday, June 27, 2013
BASIS AKUNTANSI PP 71 TAHUN 2010 TENTANG SAP (Lamp 2)
LAPORAN KEUANGAN POKOK
KERANGKA KONSEPTUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
 |
| pixabay.com |
RUANG LINGKUP KERANGKA KONSPETUAL
Tujuan Kerangka Konseptual
Lingkungan Akuntansi
Pemerintahan
Pengguna dan Kebutuhan
Informasi Para Pengguna
Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan
Peranan dan Tujuan Pelaporan
Keuangan serta Komponen Laporan Keuangan
Asumsi Dasar, Karakteristik
Kualitatif, Prinsip-prinsip serta Kendala Informasi Akuntansi
Unsur Laporan Keuangan,
Pengakuan dan pengukurannya
TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL
Sebagai acuan bagi:
- Penyusun standar;
- Penyusun laporan keuangan;
- Pemeriksa;
- Para pengguna laporan.
POSISI KERANGKA KONSEPTUAL
Kerangka Konseptual bukan
standar akuntansi
Kerangka konseptual
berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan
dalam SAP
Jika terjadi pertentangan
antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar
akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual
LINGKUNGAN AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Ciri utama struktur
pemerintahan dan pelayanan
Bentuk umum pemerintahan dan
pemisahan kekuasaaan
Sistem pemerintahan otonomi
dan transfer pendapatan antar pemerintahan
adanya pengaruh proses
poltik
Hub. Antara pembayar pajak
dgn pelayanan pemerintahan.
Ciri keuangan pemerintah
Anggaran sbg pernyatan
publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian
Investasi aset tidak
langsung menghasilkan pendapatan
Kemungkinan Penggunaan
akuntansi dana
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
Masyarakat;
Wakil rakyat, lembaga
pengawas, dan lembaga pemeriksa;
Pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
Pemerintah
ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS
PELAPORAN
ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS
PELAPORAN
PERANAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH
Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun
politik.
ASUMSI DASAR
- Asumsi kemandirian entitas
- Asumsi kesinambungan entitas
- Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
KARAKTERISTIK KUALITATIF
LAPORAN KEUANGAN
- Relevan;
- Andal;
- Dapat dibandingkan; dan
- Dapat dipahami
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
- Basis akuntansi;
- Prinsip nilai historis;
- Prinsip realisasi;
- Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- Prinsip periodisitas;
- Prinsip konsistensi;
- Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- Prinsip penyajian wajar.
PRINSIP NILAI HISTORIS
Aset dicatat sebesar
pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
Kewajiban dicatat sebesar
jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
kewajiban di masa yang akan datang.
Nilai historis lebih dapat
diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat
diverifikasi.
PRINSIP REALISASI
Pendapatan basis kas yang
tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu
periode akuntansi akan digunakan untuk
membiayai utang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
Prinsip penandingan
pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial.
KONSISTENSI
Perlakuan akuntansi yang
sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh
suatu entitas (prinsip konsistensi internal).
Metode akuntansi yang
dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan
hasil yang lebih baik dari metode yang lama.
Pengaruh atas perubahan
penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
PERIODISITAS
Kegiatan akuntansi dan
pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode
pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang
dimilikinya dapat ditentukan
PENGUNGKAPAN LENGKAP
Laporan keuangan harus
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Informasi tersebut dapat
ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan
keuangan.
PENYAJIAN WAJAR
Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja,
dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang
mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu
tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah
KENDALA INFORMASI YANG
RELEVAN
MATERIALITAS
PERTIMBANGAN BIAYA DAN
MANFAAT
KESEIMBANGAN ANTAR
KARAKTIRISTIK KUALITATIF
PENGAKUAN ASET
Aset diakui pada saat
potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur
dengan andal;
Aset dalam bentuk piutang
diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi
lainnya dari entitas lainnya telah atau tetap masih terpenuhi,dan nilai klaim
tersebut dapat diukur atau diestimasi
Aset dalam bentuk kas yang
diperoleh pemerintah titik pengakuannya memerlukan pengaturan yang lebih rinci
PENGAKUAN KEWAJIBAN
Kewajiban diakui pada saat
dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul
PENGAKUAN PENDAPATAN
Pendapatan-LO diakui pada
saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya
ekonomi
Pendapatan-LRA diakui pada
saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah
PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA
Beban diakui pada saat
timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa
Belanja diakui berdasarkan
terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN
KEUANGAN
Pengukuran adalah proses
penetapan nilai mata uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut
Kewajiban dicatat sebesar
nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. [r]